Kota BATU – Setelah sempat menjadi perhatian publik akibat penutupan sementara markas Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batu pada Sabtu (2/8/2025), suasana di tubuh organisasi kemanusiaan ini mulai mencair. Aktivitas yang sempat terhenti kini kembali digerakkan, menyusul klarifikasi dari jajaran pengurus bahwa persoalan yang muncul murni akibat miskomunikasi internal dan bukan konflik struktural.
Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Batu, Heli Suyanto, menegaskan bahwa pelayanan kemanusiaan tidak boleh terhenti dalam situasi apa pun. Dalam pertemuan bersama pengurus PMI tingkat kota dan kecamatan pada Selasa (5/8/2025), Heli menyatakan perlunya evaluasi dan introspeksi bersama.
“Ini adalah pelayanan kemanusiaan, tidak boleh berhenti. Tidak boleh ditutup,” tegas Heli.
Ketua PMI Kota Batu terpilih, Punjul Santoso, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Batu, turut memberikan penjelasan terkait polemik yang sempat mencuat.
Ia mengaku menahan diri untuk tidak langsung berkomentar kepada media karena harus mengikuti etika birokrasi, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu sebagai pelindung organisasi.
“Saya mohon maaf kepada teman-teman media. Mengapa saat itu saya dan pengurus tidak memberikan komentar? Karena saya menunggu etika birokrasi. Sebagai organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah daerah, saya harus audiensi terlebih dahulu dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebelum menyampaikan sikap resmi,” ujar Punjul.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengikuti kongres nasional di Bali saat penutupan kantor terjadi, dan baru mengetahui kabar tersebut dari video yang dikirimkan oleh salah satu anggota.
“Selama di Bali saya tidak memegang HP, jadi saya tidak tahu kantor ditutup. Begitu kembali, saya langsung minta audiensi. Alhamdulillah, hari ini semuanya sudah clear,” tambahnya.
Punjul juga menegaskan bahwa penetapan dirinya sebagai ketua melalui Musyawarah Kota (Muskot) PMI telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI. SK dari PMI Provinsi sudah turun, dan meski pelantikan belum dilakukan, secara hukum kepengurusan sudah sah.
“Menurut pasal 53 ayat 3 AD/ART PMI, pengurus yang telah menerima SK tetap sah meskipun belum dilantik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Punjul menyampaikan bahwa kesediaannya kembali memimpin PMI Kota Batu didorong oleh komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan Unit Donor Darah (UDD),satu-satunya di Jawa Timur yang belum dimiliki Kota Batu.
“Saya tahu persis prosesnya sejak saya masih menjabat Wakil Wali Kota. Kajian di Bapedal sudah ada. Ini tanggung jawab moral saya untuk menyelesaikan UDD,” tegasnya.
Selain membahas soal kepengurusan, Punjul juga memaparkan kebutuhan anggaran untuk kegiatan Jumbara (Jumpa Bakti Gembira) yang akan digelar pada 7 September mendatang. Kegiatan ini melibatkan kader PMR dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp150 juta. Saat ini, masih ada kekurangan dana sekitar Rp20 juta.
“Biasanya OPD membantu menalangi dahulu sembari menunggu pencairan dari Pemkot,” katanya.
Punjul juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dukungan untuk relawan dan staf PMI yang bekerja penuh waktu, seperti sopir, petugas administrasi, dan ketua markas. Ia meluruskan bahwa dana yang sebelumnya disebut-sebut sebagai “bantuan” dari pengurus hanyalah uang pesangon terkait kegiatan Porprov, bukan dana operasional reguler.
Di akhir pernyataannya, Punjul menyerukan seluruh elemen PMI agar kembali fokus pada pelayanan kemanusiaan. Ia menekankan bahwa PMI adalah organisasi non-politik yang mengutamakan kerja kolektif, etika, dan pelayanan publik.
“PMI bukan organisasi politik. Ini organisasi kemanusiaan. Semua pengurus harus bekerja sama, menjunjung etika, dan memastikan pelayanan tetap berjalan,” pungkasnya.
Pelantikan pengurus PMI Kota Batu dijadwalkan dalam waktu dekat, seiring harapan dimulainya kembali seluruh aktivitas organisasi secara normal.(gus)*
PMI Kota Batu penutupan markas organisasi kemanusiaan pembangunan UDD kegiatan Jumbara