Pada tanggal 10 Januari 2025, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan derivatif keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Pengalihan tugas ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) yang berlangsung di Kantor Kementerian Perdagangan.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia dan mendalami pasar keuangan yang terintegrasi. Stabilitas sistem keuangan sangat penting untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Dengan adanya pengalihan ini, diharapkan akan ada dampak positif bagi pengembangan industri di sektor keuangan.
OJK dan BI akan mengambil peran aktif dalam mengawasi dan mengatur aset keuangan digital, termasuk kripto, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dalam berinvestasi. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Indonesia.
Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan aset keuangan digital. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan potensi penipuan atau risiko yang mungkin ditimbulkan oleh investasi di aset digital dapat diminimalkan.
OJK dan BI akan bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa pasar keuangan digital di Indonesia dapat berkembang dengan baik, aman, dan terjamin.
Langkah ini juga mencerminkan upaya kolaboratif antara lembaga-lembaga pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di sektor keuangan digital.
Bappebti OJK BI aset digital kripto