Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, telah mengambil langkah-langkah baru untuk mempercepat pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, dengan keterlibatan AS yang minimal. Langkah ini diambil meskipun adanya ketegangan antara AS dan Israel terkait aktivitas permukiman ilegal dan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim.
Smotrich berusaha untuk memperluas penguasaan tanah di wilayah Palestina yang diduduki dengan mekanisme baru yang memungkinkan izin pembangunan permukiman dikeluarkan setiap minggu. Sebelumnya, proses ini memakan waktu hingga beberapa bulan untuk mendapatkan persetujuan.
Menurut surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth, tindakan ini diambil meskipun terdapat pedoman dari Amerika Serikat yang hanya memperbolehkan Israel membangun beberapa permukiman di dekat "Garis Hijau" yang ditetapkan. Garis Hijau ini adalah batas yang memisahkan wilayah Palestina, yaitu Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza dari Israel, berdasarkan perjanjian gencatan senjata tahun 1949.
Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Administrasi Permukiman yang dipimpin oleh Smotrich bertujuan untuk menormalkan perencanaan permukiman dengan mengadakan pertemuan setiap minggu. Pertemuan ini akan membahas dan mengarah pada persetujuan permukiman baru.
Sebelumnya, persetujuan penguasaan tanah membutuhkan waktu lama dan pertemuan untuk membahas keputusan seperti itu diadakan hanya setiap tiga bulan. Dengan adanya pertemuan mingguan, jumlah penguasaan tanah diperkirakan akan meningkat secara signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam satu minggu terakhir, sekitar 440 unit perumahan telah diproses untuk disetujui. Selain itu, pembangunan 2.377 unit telah dipercepat oleh Dewan Perencanaan Tertinggi hanya dalam enam minggu terakhir.
Infrastruktur permukiman yang dibangun dari tanah yang hanya dapat diakses oleh warga negara Israel, telah digambarkan oleh beberapa kelompok hak asasi manusia sebagai sistem apartheid.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich permukiman ilegal Tepi Barat