Pada tahun 2024, kondisi jurnalis di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Menurut data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, banyak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terjadi di berbagai media. Kasus ini sudah berlangsung sejak tahun lalu dan terus berlanjut hingga awal 2025.
Tercatat, ratusan pekerja media telah di PHK dari berbagai platform, termasuk media cetak, penyiaran, dan media online. Beberapa media yang mengalami PHK ini antara lain Tribun Group, Republika, Liputan6.com, Media Indonesia, MNC Group, Gatra, Jawa Pos, Parboaboa.com, voaindonesia.com, pinusi.com, dan CNN Indonesia.
Di CNN Indonesia, ada dugaan terjadi praktik Union Busting, yaitu pemberangusan Serikat Pekerja. Kasus ini kini sedang diproses di jalur hukum.
Selain masalah PHK, AJI Indonesia juga menyoroti kesejahteraan jurnalis yang semakin memburuk. Banyak jurnalis mengalami pemotongan gaji sepihak dan menerima gaji yang di bawah upah minimum. Bahkan, pesangon yang diberikan juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
AJI menemukan praktik curang dari perusahaan media yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Banyak jurnalis masih bekerja dengan menggunakan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang seharusnya tidak lagi dipakai untuk posisi yang permanen.
Praktik swasensor juga semakin mengkhawatirkan. Banyak ruang redaksi yang terpengaruh, sehingga fungsi media sebagai pemantau kekuasaan menjadi terganggu. Riset AJI Indonesia mengungkapkan bahwa sulit untuk menemukan media di daerah yang benar-benar independen dan mematuhi kode etik jurnalistik.
Bisnis media yang tidak sehat juga menjadi penyebab utama masalah ini. AJI mencatat bahwa praktik swasensor terutama terjadi dalam isu-isu lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan jurnalis yang meliput isu lingkungan mengalami kekerasan yang relatif lebih rendah dibandingkan jurnalis yang meliput isu politik.
Selama ini, perhatian terhadap kekerasan terhadap jurnalis seringkali difokuskan pada tekanan dari luar, baik kekerasan fisik maupun digital. Namun, penting juga untuk mengungkap kekerasan internal, seperti swasensor terhadap kerja-kerja jurnalistik yang kritis. Persoalan ini memerlukan perhatian lebih di masa depan, terutama dalam menyusun strategi advokasi untuk melindungi jurnalis.
Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi AJI Indonesia.
jurnalis PHK AJI Indonesia kesejahteraan media