Jerman, 2 Februari 2025 - Bundestag, lembaga legislatif Jerman, baru saja menyetujui dua undang-undang penting yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi korban kekerasan. Undang-undang ini termasuk "Gewalthilfegesetz" yang akan memberikan hak hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga mulai tahun 2030.
Undang-undang ini tidak hanya melindungi korban dewasa, tetapi juga akan melindungi anak-anak yang menyaksikan tindakan kekerasan tersebut. Hingga tahun 2030, sistem bantuan bagi para korban akan diperkuat dengan penambahan lebih banyak rumah aman, tempat perlindungan, dan pusat konseling. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan program pencegahan kekerasan. Untuk mendukung semua ini, pemerintah Jerman telah mengalokasikan dana sebesar 2,6 miliar Euro hingga tahun 2036.
Namun, sebelum undang-undang ini dapat diberlakukan, masih perlu mendapatkan persetujuan dari Bundesrat, lembaga yang mewakili negara bagian di Jerman.
Tidak hanya itu, undang-undang lain yang dikenal sebagai Antimissbrauchsgesetz atau UBSKM-Gesetz juga disetujui. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari kekerasan seksual. Dengan adanya undang-undang ini, hak-hak para korban akan diperkuat, termasuk peran komisi penyelidikan dan pejabat penanganan kasus kekerasan seksual yang ditunjuk oleh pemerintah.
Di bawah undang-undang ini, lembaga perlindungan anak akan diwajibkan untuk memberikan akses kepada para korban untuk melihat dokumen yang berkaitan dengan kasus mereka. Pejabat penanganan kekerasan seksual juga akan diwajibkan untuk melaporkan secara berkala kepada Bundestag mengenai jumlah kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak dan remaja serta langkah-langkah pencegahan yang dilakukan.
Menurut dewan yang mendukung pejabat penanganan kekerasan seksual, ini adalah langkah awal bagi negara untuk mengambil tanggung jawab dalam perlindungan korban. Namun, Komisi Independensi untuk Penyelidikan menganggap bahwa masih ada hal yang perlu diperbaiki. Mereka menekankan bahwa hak untuk mengakses dokumen juga harus berlaku di bidang lain seperti sekolah, olahraga, dan gereja. Mereka juga mengingatkan bahwa undang-undang baru ini tidak menjamin bahwa institusi akan memenuhi tanggung jawab mereka dalam menangani kasus kekerasan seksual.
Dengan disetujuinya kedua undang-undang ini, diharapkan akan ada langkah maju dalam melindungi korban kekerasan dan mencegah kekerasan lebih lanjut di masyarakat.
Bundestag undang-undang perlindungan kekerasan korban