Pada bulan Desember lalu, sebuah konferensi penting yang diadakan oleh PBB di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kontroversi besar. Menurut laporan dari Human Rights Watch (HRW), PBB menghapus kritik terhadap pemerintah Saudi dari transkrip resmi konferensi tersebut dan mengancam akan mengeluarkan seorang peneliti Saudi yang hadir dalam acara itu.
HRW menyebut insiden ini sebagai contoh terbaru dari pemerintah yang represif yang menjadi tuan rumah konferensi besar PBB, di mana perwakilan masyarakat sipil mengalami sensor dan intimidasi.
Deborah Brown, wakil direktur HRW untuk teknologi, hak asasi manusia, dan investigasi, menegaskan bahwa "PBB dan negara-negara anggotanya harus menghentikan iklim intimidasi dan sensor terhadap diplomat, jurnalis, advokat hak asasi manusia, dan perwakilan masyarakat sipil lainnya di konferensi-konferensi PBB." Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran yang mendalam tentang kebebasan berbicara dalam forum internasional.
Selama konferensi tersebut, HRW bersama dengan organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Inggris, Alqst, mengadakan diskusi panel mengenai perjanjian cybercrime baru PBB dan dampaknya terhadap penindasan transnasional. Salah satu pembicara panel adalah Lina al-Hathloul, seorang aktivis Saudi yang merupakan salah satu dari sedikit pemimpin masyarakat sipil Saudi yang berbicara dalam konferensi tersebut. Ia berbicara secara daring karena khawatir akan keselamatannya.
Hathloul menyatakan bahwa Arab Saudi adalah "sebuah kisah peringatan" yang menunjukkan bagaimana perjanjian cybercrime PBB dapat disalahgunakan oleh pemerintah yang sudah menggunakan undang-undang cybercrime untuk menekan suara-suara yang berbeda. Ia menekankan pentingnya memperhatikan bagaimana kebijakan ini dapat berdampak pada kebebasan berbicara.
Saat diskusi berlangsung, diadakan momen hening untuk menghormati para pembela hak asasi manusia di seluruh wilayah yang telah dihukum karena mengekspresikan diri mereka secara online. Beberapa di antara mereka, seperti Assad dan Mohammed al-Ghamdi serta Nora al-Qahtani, saat ini menjalani hukuman penjara puluhan tahun hanya karena unggahan di media sosial.
Insiden ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh aktivis dan perwakilan masyarakat sipil dalam mengungkapkan pendapat mereka, terutama di negara yang memiliki catatan buruk dalam menghormati hak asasi manusia.
UN Saudi Arabia internet kebebasan berbicara Human Rights Watch