Kasus PHK Massal Jurnalis Terus Meningkat di Indonesia

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia baru-baru ini melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat serangkaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai media. Masalah ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun lalu dan hingga kini masih berlanjut.

AJI mencatat bahwa selain PHK sepihak, terdapat juga masalah lain yang mengancam kesejahteraan jurnalis. Beberapa di antaranya adalah pemotongan gaji secara sepihak, gaji yang dibayarkan di bawah upah minimum, dan pesangon yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Lebih parah lagi, ada praktik tidak adil dari perusahaan media yang mengingkari Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti terus mempekerjakan jurnalis dengan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Kondisi ini tidak hanya dialami oleh jurnalis yang bekerja di perusahaan media besar, tetapi juga jurnalis lepas yang sering kali berada dalam posisi yang rentan. Situasi ini mencerminkan bahwa industri media di Indonesia sedang menghadapi masalah serius, setidaknya sejak dua tahun terakhir.

Bisnis media kini tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada iklan, karena sebagian besar dana iklan kini mengalir ke platform digital. Hal ini mengakibatkan media tradisional kesulitan untuk bertahan hidup. Selain itu, independensi media juga terancam ketika pemilik media lebih memilih untuk dekat dengan kekuasaan. AJI mengamati adanya praktik swasensor yang semakin merambah ke ruang-ruang redaksi, yang seharusnya berfungsi sebagai pemantau kekuasaan.

Dalam riset yang dilakukan oleh AJI mengenai "Profesionalisme Jurnalis dan Media di Indonesia", ditemukan fakta bahwa sangat sulit untuk menemukan media di daerah yang benar-benar independen dan mematuhi kode etik jurnalistik. Hal ini disebabkan oleh situasi bisnis media yang semakin tidak sehat, di mana banyak media yang bergantung pada pengiklan dan pemerintah. Selain itu, banyak media yang dimiliki atau terhubung dengan kepentingan politik praktis dan ekonomi, seperti industri ekstraktif.

Di sisi lain, AJI juga mencatat bahwa banyak media di daerah yang belum mampu memberikan gaji yang layak kepada karyawannya. Ini menunjukkan bahwa masa depan jurnalisme di Indonesia memerlukan perhatian serius agar jurnalis dapat bekerja dalam kondisi yang lebih baik dan media dapat berfungsi dengan independen dan profesional.