Jakarta, 12 Februari 2025 - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Aimah Nurul Anam, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai efisiensi anggaran Kementerian Koperasi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI yang dihadiri oleh Menteri Koperasi, Budi Arie. Mufti Anam menyoroti bahwa digitalisasi dan pengawasan koperasi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal, yang bisa berdampak pada masyarakat.
Mufti Anam menjelaskan bahwa maraknya pinjaman online (pinjol) terjadi karena banyak masyarakat yang kesulitan mengakses pinjaman dari koperasi. "Koperasi sering kali memiliki keterbatasan waktu operasional yang membuat masyarakat tidak bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah," ujarnya.
Dia menambahkan, situasi ini mengakibatkan banyak masyarakat menjadi korban. "Banyak yang sudah menabung bertahun-tahun, tetapi tiba-tiba pengurus koperasi menghilang. Keuangan masyarakat menjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh koperasi tersebut," jelasnya.
Mufti Anam menekankan pentingnya kehadiran Kementerian Koperasi untuk mendigitalisasi koperasi-koperasi di Indonesia. Digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pinjaman dan meningkatkan transparansi pengelolaan koperasi.
Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat bisa lebih terlindungi dan tidak menjadi korban praktik-praktik yang merugikan. DPR RI berharap agar Kementerian Koperasi segera mengambil tindakan nyata untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan koperasi di tanah air.
DPR Kementerian Koperasi digitalisasi pinjaman koperasi