JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyoroti dampak serius dari pemotongan anggaran terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Menurutnya, pemotongan ini dapat menghambat berbagai program yang penting untuk melindungi WNI.
TB Hasanuddin menjelaskan bahwa beberapa program perlindungan yang terancam antara lain adalah repatriasi WNI, pendampingan hukum, dan penyediaan bantuan bagi WNI yang mengalami masalah di negara asing. Repatriasi adalah proses mengembalikan WNI ke tanah air mereka, sedangkan pendampingan hukum penting untuk memastikan hak-hak WNI terlindungi saat menghadapi masalah hukum.
"Pemerintah harus mempertimbangkan kembali alokasi anggaran demi memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh WNI, terutama mereka yang berada di luar negeri dan rentan terhadap berbagai permasalahan," tegas TB Hasanuddin. Pernyataan ini mengingatkan bahwa perlindungan terhadap WNI di luar negeri sangat penting, terutama di tengah tantangan yang sering mereka hadapi.
Pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah dapat berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan WNI di luar negeri. Banyak dari mereka yang tinggal di negara yang berbeda dengan budaya dan peraturan yang tidak sama dengan di Indonesia, sehingga mereka memerlukan dukungan ekstra dari pemerintah.
TB Hasanuddin berharap agar pemerintah dapat memperhatikan kondisi WNI yang berada di luar negeri dan mengambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Hal ini penting agar setiap WNI merasa aman dan terlindungi, tidak peduli di mana mereka berada.
DPR RI, melalui Komisi I, akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi WNI di luar negeri. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan WNI terhadap pemerintah dan menjamin mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara.
DPR WNI anggaran perlindungan TB Hasanuddin