Jerman sedang menghadapi kekhawatiran serius terkait rencana partai Uni untuk menarik kembali undang-undang legalisasi cannabis. Jika rencana ini dilaksanakan, menurut Neue Richtervereinigung (NRV), akan ada kemungkinan besar munculnya tuntutan ganti rugi yang tinggi dari para pemilik Cannabis-Clubs.
Simon Pschorr, seorang jaksa dan juru bicara dari kelompok hukum NRV, menjelaskan bahwa jika penanaman dan penggunaan cannabis kembali dilarang, hal ini akan dianggap sebagai perampasan hak milik. "Dengan adanya larangan tersebut, Cannabis-Clubs dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada negara," ujarnya kepada RedaktionsNetzwerk Deutschland.
Pschorr juga menekankan bahwa investasi dalam penanaman cannabis sangat tinggi. Ia mengungkapkan bahwa lisensi untuk menanam cannabis berlaku selama tujuh tahun, dan ini dapat menyebabkan ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar.
Pengalaman positif dengan undang-undang ini juga disampaikan oleh Pschorr. "Meski ada tantangan yang dihadapi, terutama terkait amnesti, beban di sistem peradilan telah berkurang secara signifikan," tambahnya.
NRV merupakan organisasi yang terdiri dari hakim dan jaksa. Pschorr juga menekankan perlunya memberikan waktu yang cukup bagi para pemilik Cannabis Social Clubs dan individu yang menanam cannabis di rumah untuk mengurus tanaman mereka. "Mereka tidak bisa diminta untuk menghentikan kegiatan ini secara tiba-tiba," katanya. Ia juga menegaskan bahwa hukuman tidak dapat diterapkan secara retroaktif.
Sejak April tahun lalu, di Jerman, orang dewasa diizinkan untuk menanam hingga tiga tanaman cannabis di rumah dan menyimpan hingga 50 gram cannabis. Selain itu, kelompok penanaman non-komersial yang memiliki lisensi juga diizinkan untuk menanam cannabis bersama-sama. Namun, partai Uni telah menyatakan bahwa jika mereka kembali berkuasa, mereka akan segera membatalkan undang-undang cannabis ini.
Isu ini menjadi perhatian masyarakat luas, dan banyak yang menunggu keputusan selanjutnya dari pemerintah terkait legalisasi cannabis di Jerman.
cannabis legalisasi Jerman kompensasi hukum