Jakarta, Rabu (19/2/2025) - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan peringatan tegas kepada kepala daerah terpilih agar tidak terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Peringatan ini disampaikan dalam pengarahan yang diadakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Dalam acara tersebut, Megawati menekankan pentingnya bagi para kepala daerah untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. "Kalau kalian kena pasal korupsi, kasihan anak-anak dan istrimu karena bisa mendapat stigma keluarga koruptor. Jangan mainkan anggaran hanya untuk kepentingan pribadi,” tegas Megawati.
Pesan ini menjadi sangat penting, mengingat peran kepala daerah dalam memimpin dan melayani masyarakat. Korupsi adalah tindakan yang merugikan banyak orang, terutama warga yang bergantung pada kebijakan dan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Megawati berharap bahwa dengan adanya pengarahan ini, para kepala daerah terpilih dari PDI Perjuangan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Ia ingin agar kepala daerah tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat.
PDI Perjuangan, sebagai partai yang memiliki banyak kader di berbagai daerah, berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan semangat ini, Megawati mengajak semua kepala daerah untuk bekerja sama demi kemajuan bangsa.
Dengan adanya pengingat ini, diharapkan kepala daerah dapat lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan menjauhi segala bentuk korupsi. Program-program yang dicanangkan harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, sehingga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah tetap terjaga.
Secara keseluruhan, pengarahan yang diberikan oleh Megawati Soekarnoputri ini menjadi langkah awal yang baik untuk memastikan bahwa kepala daerah terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang tinggi.
Megawati Soekarnoputri PDI Perjuangan kepala daerah korupsi