Jakarta, 25 Februari 2025 - Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, bersama dengan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, dan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Sekretariat Negara, Bambang Eko Suhariyanto. Pertemuan ini berlangsung di Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta.
Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk membahas Rancangan Peraturan Presiden mengenai penyelesaian utang kredit usaha tani bagi para petani. Hal ini sangat penting karena banyak petani yang menghadapi kesulitan dalam membayar utang kredit mereka yang dapat mengganggu usaha pertanian mereka.
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan harapannya agar Peraturan Presiden ini dapat segera diterbitkan. "Kami berharap peraturan ini bisa membantu para petani dalam menjalankan usaha pertanian mereka dengan lebih baik dan lebih produktif," ujarnya. Penyelesaian utang kredit ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi yang dihadapi oleh petani.
Peraturan ini penting untuk mendukung para petani yang merupakan tulang punggung ketahanan pangan di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui peraturan yang jelas, diharapkan para petani dapat lebih fokus pada produksi pertanian dan meningkatkan hasil panen mereka.
Wakil Menteri juga mengingatkan bahwa keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada kemudahan akses terhadap kredit dan dukungan pemerintah. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil dalam pertemuan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para petani yang terjebak dalam utang.
Dalam konteks ini, koperasi juga berperan penting dalam membantu petani. Dengan bergabung dalam koperasi, para petani bisa mendapatkan akses lebih mudah ke modal dan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan usaha mereka.
Sebagai penutup, pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia.
Wakil Menteri Utang Kredit Petani Pertanian Peraturan Presiden