Perwakilan dari puluhan organisasi nonprofit yang menghadiri konferensi besar hak asasi manusia di Taipei, Taiwan, minggu lalu terbangun dengan berita yang mengejutkan. Pemerintahan Donald Trump secara mendadak mengumumkan penghentian hampir 10.000 kontrak dan hibah dari Departemen Luar Negeri AS. Penghentian ini mencakup juga Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (DRL) serta Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang mewakili sekitar 90 persen dari total kontrak USAID.
Pengumuman ini adalah yang terbaru dalam serangkaian upaya oleh pemerintahan Trump dan Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin Elon Musk untuk mengurangi bantuan luar negeri dari AS. Bantuan ini telah memberikan dukungan medis dan kemanusiaan kepada jutaan orang selama beberapa dekade. Sebuah surat yang dikirim dari USAID kepada penerima hibah yang dilihat oleh WIRED menginstruksikan mereka untuk "segera menghentikan semua aktivitas, mengakhiri semua subkontrak dan kontrak," serta menghindari pengeluaran tambahan "di luar biaya yang tidak terhindarkan terkait dengan Pemberitahuan Penghentian ini."
Beberapa organisasi digital dan hak asasi manusia yang berbicara kepada WIRED di Taipei—kebanyakan dengan syarat anonim karena takut akan pembalasan dari pemerintahan Trump atau pemerintah mereka sendiri—mengatakan bahwa pemotongan ini telah merusak bertahun-tahun upaya membangun demokrasi global dan inisiatif kebebasan berbicara. Mereka juga menambahkan bahwa pemotongan ini membahayakan kehidupan dan mata pencaharian staf mereka di seluruh dunia.
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan para aktivis yang selama ini bergantung pada dukungan tersebut untuk menjalankan program-program mereka yang penting. Banyak yang berharap bahwa langkah ini dapat ditinjau kembali, mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan.
pemerintah AS bantuan internasional hak asasi manusia kontrak organisasi