Setelah pemilihan umum Bundestag di Jerman, sebuah debat mengenai reformasi Schuldenbremse muncul di kalangan anggota parlemen yang masih ada. Partai Hijau menginginkan agar reformasi ini disetujui oleh Bundestag yang lama sebelum anggota baru dilantik.
Reformasi Schuldenbremse adalah topik yang telah lama diperbincangkan. Aturan ini membatasi jumlah utang baru yang dapat diambil oleh pemerintah. Salah satu perdebatan utama mengenai hal ini adalah penggunaan aturan pengecualian dari Schuldenbremse untuk membantu Ukraina. Namun, partai FDP menolak ide tersebut, yang menjadi salah satu alasan kegagalan koalisi pemerintah sebelumnya, yang dikenal sebagai koalisi "Ampel".
Di sisi lain, pada hari Selasa, Bundesbank, yaitu bank sentral Jerman, telah mengajukan proposal baru untuk reformasi Schuldenbremse. Ini bukan kali pertama Bundesbank mengusulkan reformasi ini; proposal saat ini merupakan pengembangan dari ide-ide yang telah diajukan pada tahun 2022.
Proposal tersebut menyarankan agar batasan utang baru diperluas, dengan fokus utama pada investasi infrastruktur yang lebih baik. Utang baru yang diambil oleh pemerintah diusulkan untuk disesuaikan dengan proporsi utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB). Jika utang negara di bawah 60 persen dari PDB, maka pemerintah diizinkan untuk mengambil lebih banyak utang. Angka 60 persen ini adalah batasan yang ditetapkan dalam perjanjian Maastricht Uni Eropa.
Dengan adanya debat ini, para pemimpin politik di Jerman harus segera mengambil keputusan. Apakah mereka akan mengubah aturan ini sebelum parlemen baru dilantik? Atau apakah mereka akan menunggu dan membiarkan anggota baru membuat keputusan tersebut? Keputusan ini akan sangat mempengaruhi kebijakan keuangan Jerman di masa depan.
Reformasi Schuldenbremse Jerman Bundestag pemilu