Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk mengimplementasikan kebijakan zero over dimension over load (ODOL). Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi truk modifikasi ilegal yang sering beroperasi di jalan raya.
Kebijakan zero ODOL untuk kendaraan pengangkut barang sebenarnya sudah direncanakan untuk diterapkan sejak tahun 2021. Namun, pelaksanaannya tertunda karena berbagai alasan, termasuk pandemi COVID-19 dan penolakan dari beberapa pelaku usaha.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasamita, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menekan biaya logistik yang tinggi dalam jangka menengah dan panjang. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menghilangkan pungutan liar atau pungli, memastikan keselamatan di jalan raya, serta menekan biaya atau anggaran pemeliharaan jalan.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan ada perubahan positif dalam sistem transportasi barang di Indonesia. Kendaraan yang beroperasi di jalan raya harus memenuhi standar yang telah ditetapkan agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain.
Program Market Review yang dibawakan oleh Prasetyo Wibowo, akan membahas lebih dalam mengenai kebijakan ini. Program tersebut akan ditayangkan pada hari Jumat, 7 Maret 2025, pukul 21.00 – 21.30 WIB. Anda dapat menyaksikannya secara langsung di IDX Channel melalui berbagai saluran televisi, serta melalui live streaming di website resmi mereka.
zero odol truk ilegal kebijakan Kementerian Perhubungan Kementerian Perindustrian