DPR Dorong Perlindungan Pekerja Migran Ilegal

DPR Dorong Perlindungan Pekerja Migran Ilegal

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran ilegal dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa undang-undang yang ada saat ini belum cukup melindungi pekerja migran yang bekerja tanpa izin resmi.

Menurut Andreas, selama ini ada anggapan bahwa semua pekerja migran adalah legal dan akan menuju ke arah legalitas. Namun, ia menekankan bahwa perlu ada usaha untuk mencegah terjadinya pekerja migran ilegal. Ia mengatakan, "Kita hanya mengasumsikan pekerja migran itu legal, dan mereka akan mengarah ke legal. Sementara faktanya kan bagaimana mencegah supaya jangan terjadi ilegal itu. Nah itu menurut saya di UU ini tidak mengcover di start awal ketentuan ini."

Andreas juga menyatakan bahwa pekerja migran ilegal harus mendapatkan perlindungan dari negara. Hal ini penting agar mereka tidak menjadi korban eksploitasi dan pelanggaran hak. Pekerja migran seringkali menghadapi berbagai risiko, seperti penipuan, kerja paksa, dan kondisi kerja yang tidak aman.

Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) diharapkan dapat memberikan solusi bagi masalah ini. Andreas berharap agar pemerintah bisa lebih memperhatikan perlindungan bagi semua pekerja migran, baik yang legal maupun ilegal.

Dengan adanya revisi ini, diharapkan setiap pekerja migran, tanpa memandang status hukum mereka, mendapatkan perlindungan yang layak dari negara. Hal ini merupakan langkah penting untuk menjaga hak asasi manusia dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen Fraksi PDI Perjuangan dalam memenangkan hak-hak rakyat dan memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.