Pada tahun lalu, Undang-Undang Dasar Jerman merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Sejak disahkan, dokumen penting ini telah mengalami lebih dari enam puluh kali perubahan. Namun, untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang Dasar, diperlukan persetujuan dari dua pertiga anggota Bundestag dan dua pertiga anggota Bundesrat. Terdapat dua artikel yang tidak boleh diubah, yaitu Artikel 1 yang menjamin martabat manusia dan Artikel 20 yang menjelaskan prinsip-prinsip negara seperti demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya situasi yang serupa dengan masa pemerintahan Nazi di Jerman, di mana hak-hak kebebasan dicabut.
Perubahan besar pertama terjadi pada tahun 1950-an ketika Jerman memutuskan untuk memiliki angkatan bersenjata. Di akhir tahun 1960-an, undang-undang keadaan darurat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar untuk mengatur keadaan bencana, krisis, dan pertahanan. Terbaru, pada tahun 2022, opsi untuk membentuk dana khusus senilai hingga 100 miliar Euro untuk Angkatan Bersenjata Jerman juga diatur dalam konstitusi. Selain itu, perlindungan lingkungan dan hewan juga diakui dalam Undang-Undang Dasar.
Saat ini, terdapat rencana untuk melakukan perubahan kembali pada Undang-Undang Dasar. Partai Union dan SPD berencana untuk mengubah beberapa bagian agar tiga hal dapat diatur. Pertama, pengeluaran pertahanan hanya akan diperbolehkan hingga satu persen dari Produk Domestik Bruto (BIP), yang kira-kira setara dengan 44 miliar Euro, agar tetap berada di bawah batas utang. Kedua, negara bagian akan diberikan lebih banyak kebebasan untuk meminjam. Ketiga, akan ada dana khusus untuk investasi infrastruktur yang tidak termasuk dalam batas utang dan akan didanai dengan 500 miliar Euro dari pinjaman.
Namun, perubahan ini tidak dapat dilakukan dengan mudah. Union dan SPD memerlukan dukungan dua pertiga suara untuk mengesahkan perubahan tersebut. Di Bundestag baru, partai AfD dan Partai Kiri memiliki kekuatan cukup untuk memblokir reformasi ini. Dengan demikian, masa depan perubahan Undang-Undang Dasar Jerman masih tergantung pada pembicaraan dan kesepakatan politik yang akan datang.
Undang-Undang Dasar Jerman perubahan Bundestag politik