JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, mempertanyakan transparansi pemerintah terkait penundaan laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam rapat yang berlangsung di Komisi XI DPR RI.
Harris menjelaskan bahwa laporan realisasi APBN yang seharusnya bisa diakses melalui laman resmi Kementerian Keuangan sempat dirilis, namun kemudian ditarik kembali. "Kita tahu fiskal yang secara rutin diumumkan dalam APBN Kita, tapi sampai sekarang belum diumumkan. Baru kemarin diumumkan dirilis dan datanya hilang lagi," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi XI ini juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait penurunan penerimaan pajak di Indonesia. Menurutnya, penerimaan pajak mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar Rp 88,89 triliun pada tahun 2025. Ini berarti terjadi kontraksi hingga 41 persen.
Harris menegaskan, angka penurunan ini dapat berdampak besar terhadap kepercayaan investor terhadap Indonesia. "Kredibilitas dan transparansi fiskal kita dipertanyakan. Jika hal ini terus berlanjut, akan sulit bagi kita untuk menarik investasi yang diperlukan untuk pembangunan," jelasnya.
Penurunan penerimaan pajak ini juga menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Sebagai informasi, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dengan adanya situasi ini, diharapkan pemerintah dapat segera memberikan klarifikasi dan transparansi mengenai laporan kinerja APBN 2025. Hal ini penting agar masyarakat dan investor memiliki informasi yang jelas tentang kondisi keuangan negara.
Pernyataan ini menjadi perhatian di kalangan publik, terutama di tengah upaya pemerintah untuk membangun kepercayaan dan stabilitas ekonomi di Indonesia.
Harris Turino DPR RI APBN 2025 transparansi pajak