Hungaria baru saja mengambil langkah kontroversial dengan meloloskan undang-undang yang melarang pawai Pride yang diadakan oleh komunitas LGBTQ+. Keputusan ini telah memicu kemarahan baik di dalam maupun luar negeri.
Parlemen Hungaria mengadakan pemungutan suara untuk undang-undang ini hanya satu hari setelah rancangan tersebut diajukan pada hari Senin. Proses ini dipercepat oleh partai Fidesz yang berkuasa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orban. Sejak 30 tahun terakhir, pawai Pride telah diadakan di Hungaria, tetapi sekarang semua itu harus berakhir.
Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian kebijakan pemerintah Orban yang menargetkan komunitas LGBTQ+ di Hungaria. Siapa pun yang melanggar undang-undang baru ini dapat dikenakan denda hingga 500 euro, yang setara dengan sekitar 8 juta rupiah. Denda ini bisa berlaku bagi peserta pawai maupun penyelenggara acara. Selain itu, pihak kepolisian juga diizinkan untuk menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pelanggar yang mungkin terlibat.
Keputusan ini tidak hanya mendapat kritik dari dalam negeri, tetapi juga menimbulkan reaksi keras dari berbagai organisasi internasional dan aktivis hak asasi manusia. Mereka menilai bahwa undang-undang ini melanggar hak individu untuk berkumpul dan mengekspresikan diri.
Dengan adanya larangan ini, masa depan pawai Pride di Hungaria menjadi semakin tidak pasti, dan banyak yang berharap agar hak-hak komunitas LGBTQ+ dapat dilindungi dan dihormati.
Hungaria larangan pawai Pride komunitas LGBTQ+