Pada tanggal 10 Maret, seorang ilmuwan asal Prancis dideportasi dari Texas setelah ditolak masuk ke Amerika Serikat. Penolakan ini terjadi karena ilmuwan tersebut menyampaikan pendapat pribadinya mengenai kebijakan pemerintahan Trump.
Ilmuwan yang bekerja untuk Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis ini sedang dalam perjalanan menuju sebuah konferensi di dekat Houston. Namun, saat tiba, petugas perbatasan melakukan pemeriksaan acak terhadapnya. Mereka memeriksa ponsel dan laptop pribadinya.
Menurut pernyataan Philippe Baptiste, Menteri Pendidikan Tinggi dan Penelitian Prancis, pihak berwenang AS menolak masuknya ilmuwan tersebut karena ponselnya berisi pesan-pesan yang mencerminkan pendapatnya tentang kebijakan sains pemerintahan Trump. Baptiste menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, penelitian yang bebas, serta kebebasan akademik.
"Kebebasan berpendapat, penelitian yang bebas, dan kebebasan akademik adalah nilai-nilai yang akan terus kami junjung tinggi. Saya akan mempertahankan hak semua peneliti Prancis untuk setia pada nilai-nilai tersebut sesuai dengan hukum," ujar Baptiste dalam pernyataannya kepada Agence France-Presse.
Walaupun ilmuwan tersebut tidak disebutkan namanya, Baptiste menyatakan bahwa pendapatnya adalah "pendapat pribadi", dan tidak jelas bagian mana dari pendapat tersebut yang dianggap bermasalah oleh pihak berwenang AS.
Dalam insiden lain, seorang warga negara Inggris juga ditahan selama 19 hari di pusat pemrosesan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS setelah ditolak masuk di perbatasan AS-Kanada. Ia diduga melanggar visa perjalanannya dan kemudian dideportasi.
Beberapa warga negara Jerman juga baru-baru ini ditahan di AS karena berbagai pelanggaran, termasuk menjawab pertanyaan dari petugas perbatasan dengan tidak tepat akibat kendala bahasa serta membawa peralatan tato.
Akibat meningkatnya penegakan imigrasi ini, Inggris dan Jerman telah memperbarui saran perjalanan kepada warganya yang ingin bepergian ke Amerika Serikat.
ilmuwan Prancis deportasi kebijakan Trump imigrasi konferensi