Pemerintahan Trump terus melanjutkan perang hukum yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya di ruang pengadilan, tetapi juga terhadap firma hukum besar di Amerika Serikat. Dalam sebuah langkah terbaru, Andrea Lucas, yang baru saja dilantik sebagai ketua sementara Komisi Kesempatan Kerja Setara AS (EEOC), mengirimkan surat kepada 20 firma hukum terbesar di negara ini. Surat tersebut berisi pertanyaan mendetail mengenai program keberagaman yang mereka jalankan.
Langkah ini merupakan bagian dari dua perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Trump, di mana ia menargetkan firma hukum Perkins Coie dan Paul Weiss. Dalam perintah tersebut, Trump mengkritik inisiatif keberagaman yang diterapkan oleh kedua firma hukum tersebut. Ia juga mengeluhkan bahwa mereka telah berbuat tidak adil padanya secara politik beberapa tahun yang lalu.
Sementara itu, ada satu firma hukum yang tidak termasuk dalam daftar target, yaitu Jones Day. Keberadaan Jones Day yang tidak tersentuh dalam serangan ini menarik perhatian banyak pihak. Penjelasan mengenai mengapa Jones Day tidak menjadi sasaran masih belum jelas.
Upaya pemerintah untuk menargetkan firma hukum terkait kebijakan keberagaman ini menunjukkan betapa seriusnya isu ini bagi administrasi Trump. Kritik terhadap keberagaman dalam dunia hukum telah menjadi topik hangat, terutama di kalangan firma hukum besar yang sering kali dianggap tidak cukup mewakili keberagaman masyarakat.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintahan Trump berusaha untuk memengaruhi cara firma hukum menjalankan program-program mereka. Hal ini bisa menjadi preseden baru dalam hubungan antara pemerintah dan institusi hukum di masa mendatang.
Kita perlu terus memantau perkembangan ini untuk melihat dampak jangka panjangnya terhadap dunia hukum dan kebijakan keberagaman di Amerika Serikat.
Trump firma hukum kebijakan keberagaman hukum