Pada awal masa jabatan keduanya, Presiden Donald Trump mengambil langkah penting untuk melindungi aplikasi video TikTok. Langkah ini muncul saat tenggat waktu penting semakin dekat bagi aplikasi berbagi video tersebut. Pada hari pelantikan, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang memberi waktu selama 75 hari kepada Departemen Kehakiman untuk tidak menerapkan undang-undang bipartisan yang bertujuan melarang TikTok di seluruh Amerika Serikat. Larangan ini diberlakukan selama TikTok tetap di bawah pengendalian perusahaan induknya yang berbasis di Tiongkok, ByteDance.
Perintah tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah dan TikTok untuk mencapai kesepakatan terkait pengelolaan bisnis TikTok di Amerika Serikat. Trump pada saat itu menyatakan dukungannya agar pemerintah federal memiliki kepemilikan sebesar 50% dalam bisnis tersebut.
Dengan berakhirnya periode 75 hari pada 5 April mendatang, para analis memperkirakan langkah selanjutnya adalah upaya baru oleh Trump untuk menunda larangan TikTok di AS. Hal ini bertujuan agar ada lebih banyak waktu untuk menyelesaikan kesepakatan. Beberapa laporan yang telah dipublikasikan menyebutkan bahwa kemungkinan ada kesepakatan yang akan membuat raksasa perangkat lunak Oracle mengelola operasi TikTok di Amerika.
Namun, para pengamat yang skeptis terhadap Tiongkok khawatir apakah kesepakatan tersebut akan memenuhi persyaratan hukum yang mengharuskan kepemilikan asing di bawah 20%. Dengan situasi yang terus berkembang, banyak yang menunggu langkah selanjutnya dari Trump dan bagaimana nasib TikTok di Amerika Serikat.
Trump TikTok ByteDance Oracle larangan