Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto, yang dipimpin oleh Ronny Talapessy, menegaskan pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam proses hukum. Pernyataan ini disampaikan setelah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 Maret 2025.
Ronny Talapessy menyatakan, "Kepastian hukum dan keadilan itu wajib, jangan hukum menjadi alat politik." Ia menekankan bahwa ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa hukum bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik, seperti demo yang dibayar dan berbagai spanduk menyerang partai.
Maqdir Ismail, anggota tim hukum lainnya, menambahkan bahwa tanggapan JPU KPK memiliki banyak kelemahan. Ia menunjukkan beberapa kesalahan, termasuk kesalahan dakwaan dan pengabaian putusan dalam kasus sebelumnya. Menurutnya, hal ini menunjukkan kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum.
Febri Diansyah, anggota tim hukum lainnya, juga mengungkapkan bahwa ada sejumlah poin dalam sidang yang tidak dijawab oleh JPU KPK terkait eksepsi yang diajukan oleh tim Hasto Kristiyanto. Hal ini membuat mereka semakin yakin bahwa proses hukum ini tidak berjalan dengan semestinya.
Situasi ini memicu perhatian publik, terutama dari pendukung Hasto Kristiyanto dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka menginginkan agar hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memihak kepada pihak manapun. Dalam konteks ini, Ronny menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Proses persidangan ini akan terus berlanjut, dan tim hukum Hasto Kristiyanto berkomitmen untuk memperjuangkan hak klien mereka demi mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.
Hasto Kristiyanto JPU KPK hukum keadilan politik