Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengumumkan bahwa ia telah mencabut visa lebih dari 300 orang yang diduga terlibat dalam protes pro-Palestina di universitas. Pernyataan ini disampaikan Rubio saat kunjungan ke Guyana pada hari Kamis lalu.
Rubio menyatakan, "Kami melakukannya setiap hari. Setiap kali saya menemukan salah satu dari orang-orang ini, saya mencabut visa mereka." Ia menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump untuk menghukum mereka yang mendukung gerakan yang dianggap bertentangan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya terkait Israel.
Dalam konteks ini, Rubio menambahkan, "Kami memberikan visa kepada Anda untuk datang dan belajar serta mendapatkan gelar, bukan untuk menjadi aktivis sosial yang merusak kampus universitas kami."
Namun, tindakan ini telah menuai kritik dari berbagai pihak sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara. Banyak orang berpendapat bahwa mencabut visa karena pandangan politik dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi.
Pemerintahan Trump berargumen bahwa beberapa protes yang terjadi di kampus-kampus tersebut berisi unsur antisemitisme dan bisa merusak kebijakan luar negeri AS.
Pernyataan Rubio juga berkaitan dengan penangkapan Rumeysa Ozturk, seorang mahasiswa doktoral asal Turki di Universitas Tufts, yang terjadi pada hari Selasa. Ozturk sebelumnya menulis sebuah artikel di surat kabar kampus yang menyerukan agar universitas mengakui perang Israel di Gaza sebagai genosida.
Saat ini, Ozturk telah dipindahkan ke Louisiana dan sedang menghadapi upaya deportasi. Pengacaranya menyatakan bahwa Ozturk telah "diculik secara melawan hukum."
Kejadian ini menunjukkan ketegangan yang tinggi antara kebebasan akademik dan kebijakan pemerintah yang semakin ketat terhadap aktivisme di kampus-kampus di Amerika Serikat.
Rubio visa protes pro-Palestina AS