Pada hari Rabu, Mahkamah Agung Inggris mengeluarkan keputusan penting mengenai definisi wanita dalam hukum kesetaraan. Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa istilah "wanita" dan "jenis kelamin" dalam Undang-Undang Kesetaraan mengacu pada seorang wanita biologis.
Hakim Patrick Hodge, yang menjadi salah satu anggota panel, menyatakan, "Istilah 'wanita' dan 'jenis kelamin' dalam Undang-Undang Kesetaraan merujuk pada wanita biologis." Keputusan ini diambil oleh panel yang terdiri dari lima hakim, dan mereka semua sepakat dengan putusan tersebut.
Keputusan ini berarti bahwa seorang transgender yang memiliki Sertifikat Pengakuan Gender (GRC) yang mengidentifikasi mereka sebagai wanita, tidak dianggap sebagai wanita menurut hukum kesetaraan di Inggris.
Kasus ini berasal dari undang-undang Skotlandia yang disahkan pada tahun 2018, yang mengharuskan 50% perwakilan wanita di dewan publik. Namun, undang-undang tersebut mencakup wanita transgender dalam definisi wanita, yang kemudian menjadi bahan perdebatan.
Keputusan ini membawa dampak besar terhadap kebijakan kesetaraan di Inggris dan bagaimana wanita didefinisikan dalam konteks hukum. Ini bisa memicu diskusi lebih lanjut mengenai hak-hak transgender dan representasi gender dalam berbagai bidang.
Dengan keputusan ini, Mahkamah Agung Inggris telah menegaskan bahwa dalam konteks hukum, definisi wanita harus berdasarkan pada kelahiran biologis, yang berarti bahwa identifikasi gender seseorang tidak serta merta mengubah status hukum mereka sebagai wanita.
Kontroversi mengenai isu ini kemungkinan akan terus berlanjut, dan banyak pihak yang akan menantikan langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah dan lembaga terkait.
Mahkamah Agung Inggris definisi wanita hukum kesetaraan transgender