Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi untuk tahun 2024. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan karena Banyuwangi telah meraih opini WTP secara konsisten selama 13 tahun berturut-turut.
Pada hari Kamis, 17 Mei 2025, Kepala Perwakilan BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Kantor BPK Jatim yang terletak di Sidoarjo. Dalam acara tersebut, juga hadir Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni'mah, dan Sekretaris Daerah, Priambodo Guntur.
Kepala BPK Jatim, Yuan Candra, menjelaskan bahwa opini yang diberikan oleh BPK merupakan kesimpulan profesional mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. "Perolehan opini WTP menunjukkan bahwa menurut penilaian independen, instansi pemkab telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutur Yuan.
BPK berharap bahwa opini WTP ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. "Tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output dan outcome program pembangunan yang jelas," tambah Bupati Ipuk.
Dengan adanya opini WTP dari BPK, diharapkan Banyuwangi dapat terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung berbagai program pembangunan.
Prestasi ini menjadi contoh bagi daerah lain untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, agar dapat memberikan laporan yang baik dan transparan kepada masyarakat.
BPK Banyuwangi opini WTP laporan keuangan pemerintahan