Washington, D.C. – Pengadilan Tinggi Amerika Serikat telah memutuskan untuk menangguhkan sementara deportasi beberapa pria asal Venezuela yang saat ini berada dalam tahanan imigrasi. Keputusan ini diumumkan pada hari Sabtu dan menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh mendeportasi anggota kelompok tahanan tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Pada bulan Maret, Presiden Donald Trump telah mengacu pada "Alien Enemies Act" yang berasal dari tahun 1798 untuk memindahkan beberapa pria Venezuela yang diduga menjadi anggota geng ke penjara keamanan tinggi di El Salvador. Trump menuduh para migran tersebut terlibat dengan geng kriminal asal Amerika Latin yang dikenal sebagai "Tren de Aragua".
Namun, pengacara yang mewakili beberapa orang Venezuela yang sudah dideportasi menyatakan bahwa klien mereka bukan anggota geng tersebut dan tidak melakukan kejahatan. Mereka berpendapat bahwa para pria ini menjadi target karena tato yang mereka miliki. Pemerintah AS menganggap geng tersebut sebagai organisasi teroris.
Keputusan Pengadilan Tinggi untuk menunda deportasi ini diambil setelah pengacara hak asasi manusia mengajukan permohonan mendesak untuk menghentikan deportasi terhadap para migran yang ditahan. Pengacara tersebut menegaskan bahwa tanpa pemeriksaan hukum yang ditetapkan oleh hakim, klien mereka berisiko dideportasi segera. Beberapa pria bahkan telah dibawa ke bus dan dijadwalkan untuk dideportasi.
Pengadilan Tinggi tidak mengungkapkan berapa lama waktu yang akan diberikan kepada para migran. Pengacara di seluruh negeri meminta waktu tambahan selama 30 hari agar mereka dapat mengajukan banding terhadap keputusan deportasi tersebut. Namun, pemerintah Trump belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai berapa lama mereka akan memberikan waktu kepada para migran ini.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah pemerintah Trump akan mematuhi batasan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi. Hal ini dapat menimbulkan konflik yang signifikan antara dua kekuasaan yang setara dan bahkan berpotensi menyebabkan krisis konstitusi yang lebih besar.
Pengadilan Tinggi deportasi Venezuela Trump hak asasi manusia