ACLU Gugat Pemerintah AS Terkait Akses Data Sensitif
Pada hari Senin, ACLU (American Civil Liberties Union) mengajukan gugatan federal terhadap Administrasi Jaminan Sosial (SSA) dan Departemen Urusan Veteran (VA). ACLU menuduh kedua lembaga tersebut telah melanggar Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOIA) dengan mengabaikan permintaan dan banding mereka untuk mendapatkan informasi mengenai upaya atau akses yang dilakukan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) terhadap database federal yang sensitif.
ACLU mulai meminta dokumen berdasarkan undang-undang transparansi federal ini pada bulan Februari, setelah muncul laporan bahwa para operatif DOGE yang terhubung dengan Elon Musk berusaha mengakses banyak informasi pribadi milik warga AS. Ini termasuk catatan dari Departemen Keuangan AS yang berisi "jutaan nomor Jaminan Sosial, rekening bank, dan keuangan bisnis," serta data sensitif lainnya.
Selama beberapa bulan terakhir, laporan mendetail dari WIRED dan media lainnya telah mengungkapkan upaya DOGE untuk mengakses dan menganalisis data sensitif mengenai pegawai federal, masyarakat Amerika, dan imigran di AS.
Dalam pengaduannya, ACLU menekankan bahwa akses DOGE terhadap informasi yang sangat sensitif mengenai kesehatan dan keuangan warga Amerika menimbulkan "kekhawatiran mendalam". Mereka memperingatkan bahwa penggunaan yang tidak sah terhadap data tersebut dapat menyebabkan "kerugian luar biasa". ACLU juga menekankan pentingnya mempercepat pengeluaran catatan publik terkait pekerjaan DOGE, karena proses tersebut diperbolehkan ketika dokumen dianggap mendesak untuk memberitahu masyarakat tentang kegiatan pemerintah yang menjadi perhatian publik.
Sebagai bagian dari materi yang diajukan, ACLU mencantumkan surat dari Senator Mark Warner yang menjelaskan betapa rahasianya kegiatan DOGE selama ini.
Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola data sensitif yang berkaitan dengan kehidupan pribadi warga negara. ACLU berharap agar melalui gugatan ini, informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat segera diungkapkan dan pemerintah dapat lebih bertanggung jawab dalam penggunaan data publik.
ACLU SSA VA data sensitif hukum