Pada hari Jumat, pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa mereka akan membatalkan keputusan untuk mencabut ribuan visa mahasiswa asing. Keputusan ini diambil setelah mendapat banyak kritik dan scrutin dari pengadilan.
Menurut laporan dari Middle East Eye, sebelumnya setidaknya 1.500 visa mahasiswa telah dicabut tanpa pemberitahuan kepada universitas atau kepada mahasiswa itu sendiri mengenai alasan pencabutan visa. Secara keseluruhan, Badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) dilaporkan telah mencabut visa dari sekitar 4.700 mahasiswa.
Pencabutan visa ini menjadi masalah besar setelah banyak pengacara dan hakim mengeluarkan perintah untuk menghentikan tindakan tersebut. Banyak kritikus menganggap bahwa pencabutan catatan mahasiswa dari database federal, yang dikenal sebagai Sistem Informasi Pengunjung dan Mahasiswa (SEVIS), adalah tindakan yang ilegal.
Pemerintah Trump menggunakan undang-undang imigrasi yang jarang digunakan, yang memungkinkan menteri luar negeri untuk mencabut status imigrasi jika mereka menganggap kehadiran individu tersebut dapat mengancam kebijakan luar negeri AS.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa Washington akan mencabut visa yang telah dikeluarkan jika mahasiswa terlibat dalam aktivisme sosial. Hal ini menjadi perhatian banyak pihak, karena sebagian besar mahasiswa yang visa-nya dicabut tidak mengetahui alasan di balik keputusan tersebut.
Keputusan untuk membatalkan pencabutan visa ini menunjukkan adanya tekanan dari berbagai pihak, termasuk pengadilan, yang mengawasi tindakan pemerintah dalam hal imigrasi. Mahasiswa asing merupakan bagian penting dari komunitas akademik di Amerika Serikat, dan langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan rasa aman bagi mereka.
visa mahasiswa pemerintah AS Donald Trump imigrasi SEVIS