Ketegangan antara India dan Pakistan meningkat setelah insiden tragis di Kashmir. Pada hari Kamis lalu, pertemuan Komite Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, diwarnai dengan suasana tegang di antara pejabat pemerintah dan militer.
Dua hari sebelumnya, sebuah serangan terjadi di padang Baisaran yang indah di Kashmir yang dikelola India. Sekelompok pria bersenjata yang mengenakan pakaian kamuflase membuka tembakan kepada wisatawan yang sedang berkunjung, mengakibatkan 26 orang tewas.
Kelompok militan yang menyebut diri mereka sebagai ‘Kashmir Resistance’ mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kelompok ini diduga memiliki hubungan dengan kelompok teroris yang dilarang, Lashkar-e-Taiba.
SP Vaid, mantan Direktur Jenderal Polisi Kashmir, menuduh bahwa serangan tersebut merupakan hasil dari tindakan Angkatan Bersenjata Pakistan. Ia menyatakan bahwa pasukan khusus Pakistan berpura-pura menjadi teroris dan melakukan serangan tersebut.
Menanggapi insiden ini, pemerintah India segera mengumumkan serangkaian langkah hukuman terhadap Pakistan. Langkah-langkah tersebut termasuk penangguhan Perjanjian Air Indus yang penting, pembatalan visa, dan penurunan hubungan diplomatik. India juga menutup perbatasan utama dengan Pakistan dan memerintahkan warga Pakistan dengan visa tertentu untuk meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam.
Pakistan membantah terlibat dalam serangan tersebut dan menyebut tuduhan India sebagai “bermotivasi politik”. Namun, di seluruh Pakistan, kekhawatiran semakin meningkat mengenai rencana India untuk memblokir aliran air Indus, di mana sebagian besar pertanian negara tersebut bergantung.
Perjanjian yang dimediasi oleh Bank Dunia pada tahun 1960 ini telah bertahan dari konflik militer skala penuh dan keruntuhan diplomatik selama bertahun-tahun. Penangguhannya adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menandai titik balik besar dalam hubungan yang sudah tegang antara kedua negara yang sama-sama memiliki senjata nuklir.
Gangguan oleh India terhadap aliran sungai dapat memiliki konsekuensi besar bagi Pakistan. Pervez Hoodbhoye, seorang analis politik dan ilmuwan, menyatakan, "Saya sangat khawatir, mencabut perjanjian ini adalah seruan untuk perang - perang yang tidak dapat dimenangkan oleh kedua negara bersenjata nuklir."
Kashmir India Pakistan serangan ketegangan perjanjian air