JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan pentingnya pemerintah untuk kembali melakukan komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi mengenai kepastian penerapan aturan batasan usia bagi calon jemaah haji. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Kementerian Agama pada Kamis, 17 April 2025.
Selly menyatakan, "Jika Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menerapkan pembatasan usia di atas 90 tahun mulai tahun depan, dan kita tidak melakukan lobi, hal tersebut akan berdampak pada nasib jemaah haji Indonesia yang sudah masuk daftar tunggu. Ada sekitar 20 hingga 49 tahun lebih yang saat ini sudah berusia di atas 90 tahun."
Anggota Komisi VIII DPR tersebut juga menekankan pentingnya BPH dan Kementerian Agama untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Langkah-langkah ini diperlukan agar tidak mengecewakan dan merugikan para calon jemaah haji yang sudah menunggu lama untuk berangkat ke Tanah Suci.
Perubahan aturan ini bisa berdampak besar bagi jemaah haji Indonesia, mengingat banyak dari mereka yang sudah lama mendaftar dan menunggu giliran untuk beribadah di Tanah Suci. Dengan adanya batasan usia, banyak calon jemaah yang mungkin tidak dapat memenuhi syarat dan kehilangan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima.
Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua calon jemaah haji dapat memahami dan mengikuti kebijakan yang berlaku. Hal ini juga penting untuk menjaga hubungan baik antara kedua negara dalam hal penyelenggaraan ibadah haji.
Dengan semakin banyaknya calon jemaah haji yang terdaftar, pemerintah diharapkan dapat segera mencari solusi agar semua orang yang ingin melaksanakan ibadah ini dapat terealisasi tanpa adanya kendala yang berarti.
DPR PDI Perjuangan jemaah haji batas usia Arab Saudi