Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin marak di Indonesia. Dalam keterangan tertulis pada Selasa, 6 Mei 2025, Puan menekankan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian serius kepada pekerja formal yang terpaksa beralih ke sektor informal setelah di-PHK.
"Tidak sebandingnya antara lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja yang terus bertambah memaksa para pekerja beralih ke sektor informal. Negara harus hadir mendampingi rakyatnya yang tengah berjuang bertahan dari kerasnya hidup, termasuk mereka yang di-PHK," ujar Puan.
Laporan dari Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, kepada Komisi IX DPR RI menunjukkan bahwa selama periode 1 Januari hingga 23 April 2025, jumlah PHK di Indonesia sudah mencapai 24.036 orang. Angka ini mencerminkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun lalu, di mana total PHK tahun 2024 mencapai 77.965 orang. Hal ini berarti, dalam tiga bulan pertama tahun ini, jumlah PHK telah mencapai sepertiga dari total PHK tahun lalu.
Dari data yang ada, tiga provinsi dengan angka PHK tertinggi adalah Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sektor yang paling banyak mengalami PHK adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya.
Puan Maharani mengingatkan bahwa dengan terus bertambahnya angkatan kerja, sangat penting bagi pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan agar para pekerja tidak perlu beralih ke sektor informal. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memberikan mereka rasa aman dalam bekerja.
Pemerintah diharapkan untuk lebih aktif dalam menangani masalah ini agar para pekerja yang terkena PHK dapat mendapatkan dukungan dan bantuan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup di tengah tantangan ekonomi yang sulit.
PHK Puan Maharani pemerintah pekerja Indonesia