Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang selama ini menjadi tantangan besar bagi hubungan antara Turki dan Irak, kini di ambang pembubaran. Perubahan geopolitik ini terjadi setelah perang yang dilancarkan Israel di Gaza pada Oktober 2023, dan jatuhnya rezim Assad di Suriah setahun kemudian.
Perkembangan ini telah melemahkan sekutu-sekutu Iran di kawasan, serta mendorong Ankara untuk menyesuaikan sikapnya terhadap PKK. Meskipun Turki lebih fokus pada upaya pelucutan senjata daripada demokratisasi masalah Kurdi, proses ini tetap sangat penting bagi pemerintah Irak.
Baghdad selama ini menghindari untuk menganggap PKK sebagai masalahnya, mengisyaratkan bahwa Erbil dan Ankara yang bertanggung jawab menghadapi kelompok bersenjata tersebut. Namun, tindakan militer yang dilakukan Ankara terhadap PKK di wilayah Irak telah memicu kemarahan pemerintah Irak, yang melihatnya sebagai pelanggaran kedaulatan.
Dengan strategi ‘menghilangkan terorisme di sumbernya’ yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir, Turki telah memperluas operasi udaranya ke Sulaymaniyah dan Sinjar, serta mendirikan puluhan pos militer di dalam Irak. Ankara, yang baru-baru ini menjalin hubungan erat dengan pemimpin Syiah, seharusnya lebih fokus pada diplomasi publik dalam proses ini.
Walaupun Turki ingin tetap berada di Irak untuk melawan kelompok Negara Islam (ISIS), menyeimbangkan kekuatan Iran, atau meningkatkan pengaruhnya setelah kemungkinan penarikan AS, menyelesaikan masalah PKK bisa memperkuat narasi ‘penjajah’ yang ada.
Ankara menghargai peran pemimpin Kurdi Irak dalam inisiatif pelucutan senjata yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat setempat. Jika PKK akhirnya dihapuskan, Partai Demokrat Kurdistan, sebuah partai nasionalis, akan dapat menghindari kerusakan reputasi karena berkolaborasi dengan Turki dalam perjuangannya melawan kelompok bersenjata tersebut.
PKK Turki Irak hubungan internasional keamanan