Pada tanggal 15 Mei 2025, Richard Hanania menulis sebuah artikel yang mengkritik kebijakan terbaru dari pemerintahan Donald Trump. Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menghentikan program afirmatif dalam kontrak pemerintah, sebuah kebijakan yang menurut Hanania, adalah bentuk pengendalian pikiran dan overreach dari pemerintah federal.
Hanania percaya bahwa kebijakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan warna kulit, meritokrasi, dan kebebasan individu yang selama ini dia dukung. Ia menyatakan bahwa langkah Trump ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mengendalikan pemikiran masyarakat dan membatasi keberagaman.
Salah satu contoh yang paling nyata, menurut Hanania, adalah tuntutan pemerintah terhadap Universitas Harvard. Harvard saat ini sedang menggugat pemerintah karena dianggap tidak mengikuti prosedur yang benar dalam memotong dana universitas tersebut. Hanania menyebut bahwa Harvard kemungkinan besar akan menang dalam gugatan ini.
Kebijakan ini dianggap Hanania sebagai ancaman jangka panjang terhadap institusi-institusi Amerika Serikat, termasuk universitas-universitas ternama. Ia berpendapat bahwa langkah ini bisa mengurangi keberagaman dan peluang pendidikan yang adil di masa depan.
Artikel lengkap mengenai pandangannya bisa dibaca melalui link yang tersedia di bio akun media sosial terkait. Hanania menutup tulisannya dengan kekhawatiran bahwa dampak dari kebijakan ini akan bertahan lama dan mempengaruhi keberlanjutan institusi-institusi penting di Amerika Serikat.
Trump DEI Harvard kebijakan pemerintah diskriminasi pendidikan Amerika Serikat