Jakarta, 21 Mei 2025 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, mengungkapkan kritiknya terhadap biaya tambahan yang dikenakan oleh aplikator transportasi online kepada pengemudi dan konsumen. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI yang dihadiri oleh sejumlah pengemudi aplikasi online.
Menurut Adian, potongan tarif yang dilakukan oleh aplikator kepada pengemudi bisa mencapai 30 hingga 50 persen. Namun, ia menyoroti adanya biaya tambahan lain yang tidak memiliki dasar hukum yang dikenakan kepada konsumen, seperti biaya jasa aplikasi dan biaya layanan. "Nilainya sangat besar," kata Adian menegaskan.
Adian menyatakan bahwa biaya tambahan ini harus dicabut, dan ia mendorong agar dilakukan audit investigasi terhadap aplikator ojek online. "Kita perlu regulasi yang lebih baik untuk transportasi online, terutama mengenai hubungan antara pengemudi dan aplikasi di masa depan," tambahnya.
Masalah biaya tambahan ini menjadi perhatian penting karena dapat mempengaruhi kesejahteraan pengemudi dan kepuasan konsumen. Banyak pengemudi yang merasa terbebani dengan potongan yang besar, sementara konsumen juga harus membayar biaya tambahan yang tidak jelas. Oleh karena itu, dorongan untuk memperbaiki regulasi dan pengawasan di sektor ini sangat diperlukan.
Dengan adanya kritik ini, diharapkan pihak aplikator dapat mendengarkan aspirasi pengemudi dan konsumen agar tercipta sistem transportasi online yang lebih adil dan transparan.
DPR biaya tambahan aplikator pengemudi konsumen