MADIUN – Pembahasan Raperda LPJ Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 di Kota Madiun terus berlanjut. Rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu sore, 21 Mei, menjadi ajang bagi fraksi-fraksi di DPRD untuk menyampaikan pemandangan umum mereka.
Setiap fraksi, mulai dari Fraksi Perindo, PDIP, Demokrat, PKB, PKS, Gerindra-Nasdem, PSI, hingga Golkar, memberi masukan dan catatan terkait pelaksanaan APBD. Beberapa isu yang diangkat meliputi piutang retribusi pajak dan besaran Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (Silpa).
Wakil Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, mengungkapkan bahwa masukan dari fraksi-fraksi tersebut akan segera ditindaklanjuti. Menurutnya, akan ada rapat dengar pendapat (RDP) dengan tim badan anggaran (banggar) yang dijadwalkan pada hari ini, Kamis, 22 Mei. Ia menegaskan bahwa catatan yang diberikan bukanlah hasil dari kesalahan, tetapi muncul akibat audit yang dilakukan sebelum penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ).
“Kami akan segera merespons dan menindaklanjuti masukan ini. Jawaban atas pertanyaan akan disampaikan secara resmi pada agenda paripurna selanjutnya,” kata F Bagus.
F Bagus juga mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi atas catatan yang disampaikan. Ia menilai hal ini sebagai bentuk keseimbangan dalam pemerintahan. Meskipun ada catatan, ia optimis tidak ada yang bersifat krusial. Hal ini karena keuangan dalam APBD tahun 2024 Kota Madiun telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Semua jawaban akan kami sampaikan baik secara lisan maupun resmi dalam paripurna,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, mengakui adanya pencapaian yang kurang maksimal. Ia menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh tahun anggaran 2024 yang berada dalam masa transisi kepemimpinan. Dampaknya terasa pada pencapaian kinerja, baik dalam pendapatan maupun belanja keuangan daerah. Meski demikian, ia menyatakan bahwa kondisi tersebut masih dalam batas yang wajar.
Raperda LPJ APBD Madiun DPRD Fraksi