Breaking News
    Tidak Ada Level Aman Minum Alkohol untuk Jaga Kesehatan Otak     Labour Partai Akan Suarakan Deklarasi Genosida Israel di Gaza     Ubah Pola Pikir, Ubah Nasib: Kunci Menuju Kehidupan Lebih Baik     Mensesneg Prasetyo Cari Solusi Setelah Kartu Identitas Wartawan Dicabut    

Komnas Perempuan Kritik Menbud Fadli Zon Soal Tragedi Mei 1998

JAKARTA – Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkapkan keprihatinan dan mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang menyatakan bahwa tidak ada kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998. Pernyataan ini dinilai menyakitkan bagi para penyintas yang telah lama menanggung beban dalam diam.

Anggota Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, mengatakan, "Penyintas sudah terlalu lama memikul beban dalam diam. Penyangkalan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga memperpanjang impunitas." Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam mengakui dan menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di masa lalu.

Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa hasil temuan pelanggaran HAM oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) telah disampaikan kepada BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia saat itu. Temuan ini menjadi dasar pengakuan resmi negara mengenai fakta kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Tragedi Mei 1998. Pengakuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998.

Dahlia menambahkan, "Menyangkal dokumen resmi TGPF berarti mengabaikan jerih payah kolektif bangsa dalam menapaki jalan keadilan. Sikap semacam itu justru menjauhkan kita dari pemulihan yang tulus dan menyeluruh bagi para penyintas." Ini menekankan pentingnya untuk mengakui sejarah dan mendukung para penyintas agar bisa mendapatkan keadilan.

Tragedi Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang menyebabkan banyak korban, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus mengingat, menghormati, dan mendukung upaya pemulihan bagi para penyintas.

Dengan adanya kritik ini, diharapkan akan ada kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya pengakuan terhadap pelanggaran HAM dan perlunya dukungan untuk para penyintas agar mendapatkan keadilan yang layak.

library_books Antaranewscom