Dhaka, Bangladesh - Sebuah perusahaan milik negara dari Uni Emirat Arab yang ditunjuk untuk mengatur sistem informasi penumpang baru di bandara-bandara Bangladesh, diduga telah mengalihkan sebagian proyek tersebut kepada perusahaan yang dimiliki bersama oleh duta besar Uni Emirat Arab untuk Bangladesh.
Dokumen yang diperoleh oleh Middle East Eye menunjukkan bahwa pengaturan ini menimbulkan pertanyaan apakah proyek ini memberikan nilai yang baik bagi pemerintah Bangladesh dan para pelancong yang mungkin menghadapi harga lebih tinggi akibat biaya yang meningkat terkait sistem baru ini.
Isu ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan yang melibatkan Duta Besar UAE, Abdulla Ali Alhmoudi, yang selama ini berusaha memperkuat hubungan antara sektor penerbangan kedua negara.
Iftekhar Zaman, direktur eksekutif Transparency International Bangladesh, meminta agar dilakukan penyelidikan terhadap kesepakatan ini. Menurutnya, kesepakatan tersebut tampaknya merupakan "kasus jelas konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan".
"Sebagai pelayan publik, seorang duta besar tidak boleh terlibat dalam kegiatan bisnis tanpa persetujuan khusus dari pemerintah," kata Zaman. "Pertanyaan pertama adalah apakah izin semacam itu telah diperoleh. Pertanyaan penting lainnya adalah dari mana sumber modal yang diinvestasikannya. Lebih penting lagi, seorang pejabat publik yang masih aktif tidak boleh memiliki hubungan bisnis dengan pemerintah. Kerusakan reputasi yang mungkin ditimbulkan oleh seorang duta besar juga tidak kalah pentingnya."
Middle East Eye telah mencoba menghubungi Alhmoudi, kedutaan besar Uni Emirat Arab di Dhaka, kementerian luar negeri Uni Emirat Arab, pemerintah Bangladesh, serta perusahaan dan individu yang disebutkan dalam berita ini, tetapi hingga saat ini tidak ada yang memberikan tanggapan.
Para pejabat Bangladesh yang mengetahui kesepakatan ini juga menolak untuk memberikan komentar karena khawatir bahwa pernyataan mereka dapat merusak hubungan Bangladesh dengan Uni Emirat Arab.
Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai isu ini dan memastikan bahwa kepentingan publik tetap terjaga.
Bandara Bangladesh Sistem Informasi Penumpang Konflik Kepentingan