HONGKONG – Liga Sosial Demokrat (LSD), kelompok pro-demokrasi terakhir yang masih aktif di Hongkong, mengumumkan rencananya untuk dibubarkan. Keputusan ini diambil karena adanya tekanan politik yang sangat besar dari pemerintah Tiongkok, terutama setelah diberlakukannya undang-undang keamanan pada tahun 2020.
Ketua LSD, Chan Po Ying, menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain untuk melindungi anggota kelompok dari risiko lebih lanjut. Dalam pernyataannya di depan wartawan, Chan menjelaskan, "Kami telah menghadapi berbagai kesulitan, termasuk pertikaian internal dan hampir seluruh kepemimpinan kami yang dipenjara. Kami juga menyaksikan bagaimana masyarakat sipil semakin terpinggirkan dan suara-suara dari masyarakat semakin dibungkam."
Dengan pembubaran LSD, kini tidak ada lagi oposisi pro-demokrasi yang resmi di kawasan administrasi khusus Tiongkok tersebut. LSD merupakan partai oposisi ketiga yang mengumumkan pengunduran diri dalam dua tahun terakhir di Hongkong.
Pemerintah Tiongkok di Beijing membela undang-undang keamanan yang telah diterapkan, mengklaim bahwa aturan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas. Namun, banyak kritik, termasuk dari Amerika Serikat dan Inggris, menuduh Tiongkok telah menyalahgunakan undang-undang tersebut untuk menindas mereka yang memiliki pandangan berbeda.
Keadaan ini menunjukkan semakin menurunnya ruang gerak bagi para aktivis pro-demokrasi di Hongkong. Sebelumnya, beberapa organisasi dan kelompok lain juga telah membubarkan diri di tengah ancaman hukum yang meningkat.
Dengan situasi yang semakin memprihatinkan, banyak warga Hongkong yang merasa khawatir tentang masa depan kebebasan berbicara dan hak asasi manusia di daerah tersebut. Sebuah babak baru dalam sejarah politik Hongkong sedang terbuka, dan banyak yang bertanya-tanya, apa langkah selanjutnya bagi mereka yang masih memperjuangkan demokrasi.
Hongkong Liga Sosial Demokrat pro-demokrasi tekanan politik keamanan