Pada hari Selasa, Senat Amerika Serikat mengesahkan RUU pajak dan pengeluaran yang diajukan oleh Presiden Donald Trump. Pengesahan ini terjadi setelah malam panjang perundingan untuk mendapatkan dukungan dari anggota Senat yang sebelumnya ragu. Suara penentu dalam pemungutan suara ini datang dari Wakil Presiden JD Vance, yang memecahkan kebuntuan dengan suara 51-50.
Dengan langkah ini, Partai Republik berada di ambang untuk merealisasikan beberapa prioritas legislatif utama Trump. RUU tersebut mencakup pemotongan pajak yang diperpanjang, pengurangan pengeluaran Medicaid, dan tambahan dana untuk pertahanan serta penegakan hukum di perbatasan. Para legislator menggunakan kekuasaan mereka, meskipun terbatas, di Kongres untuk mengalihkan dana dari program jaminan sosial dan industri energi bersih, dan mengarahkannya ke keamanan nasional serta dompet para pembayar pajak.
Selanjutnya, perhatian kini beralih ke DPR, di mana RUU yang disetujui Senat ini telah memicu ketidakpuasan di antara berbagai fraksi Partai Republik. Di DPR yang dikuasai oleh Partai Republik dengan 220 kursi berbanding 212, kelompok moderat khawatir bahwa pemotongan Medicaid akan berdampak negatif pada rumah sakit dan pasien di wilayah mereka.
Ketua DPR, Mike Johnson dari Louisiana, diberi waktu hanya tiga hari untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan Trump yaitu 4 Juli. Anggota DPR baru menerima versi akhir dari RUU Senat pada hari Selasa. Meski tidak ada konsekuensi nyata jika tenggat waktu 4 Juli terlewat, setiap perubahan yang diajukan akan membutuhkan pemungutan suara kembali di Senat.
Dengan situasi ini, semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh DPR, dan bagaimana mereka akan menangani RUU yang telah melalui proses panjang di Senat.
Senat Trump pajak pengeluaran RUU