Pemerintahan Trump semakin dekat untuk menerapkan aturan yang dapat mencabut kelayakan pengampunan utang mahasiswa. Hal ini terjadi setelah Kementerian Pendidikan menyelesaikan serangkaian dengar pendapat publik minggu lalu. Dengar pendapat ini merupakan bagian dari proses yang disebut negotiated rulemaking , yang memungkinkan kementerian untuk memperbarui atau mengubah regulasi yang mengatur program pinjaman mahasiswa federal.
Sesi negotiated rulemaking ini berfokus pada program Pengampunan Pinjaman Layanan Publik atau Public Service Loan Forgiveness (PSLF). Program ini sangat populer karena memungkinkan peminjam untuk mendapatkan pengampunan utang setelah melakukan pembayaran yang memenuhi syarat selama sepuluh tahun sambil bekerja penuh waktu di organisasi nonprofit atau pemerintah yang memenuhi syarat.
Namun, perubahan yang diusulkan oleh pemerintahan Trump, jika diterapkan, dapat merusak program PSLF. Regulasi yang diusulkan bertujuan untuk melaksanakan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Trump lebih awal tahun ini. Aturan tersebut akan mencabut kelayakan pengampunan utang mahasiswa untuk seluruh organisasi yang terlibat dalam kegiatan tertentu.
Kritikus menganggap bahwa proposal ini jelas ilegal. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini akan berdampak buruk pada banyak peminjam yang bergantung pada program ini untuk meringankan beban utang mereka. Program PSLF telah menjadi harapan bagi banyak orang yang bekerja di sektor publik dan nonprofit, memberikan insentif bagi mereka untuk terus bekerja di bidang yang penting untuk masyarakat.
Keputusan akhir mengenai aturan ini masih menunggu, tetapi banyak yang berharap bahwa suara masyarakat yang disampaikan dalam dengar pendapat akan mempengaruhi kebijakan yang akan datang. Dengan begitu banyaknya mahasiswa dan pekerja yang terpengaruh, isu ini menjadi semakin penting untuk diperhatikan.
Trump pengampunan utang mahasiswa PSLF aturan baru