Juru bicara tentara Thailand, Ritcha Suksuwanon, baru-baru ini menuduh Kamboja telah melanggar gencatan senjata yang baru saja disepakati. Tuduhan ini muncul setelah terjadinya baku tembak di wilayah Phu Makua, yang menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan di antara kedua negara.
Pada Senin malam, 28 Juli, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan bahwa Kamboja dan Thailand telah setuju untuk mengakhiri pertempuran. Anwar Ibrahim berperan sebagai fasilitator dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dan penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai. Pertemuan tersebut diharapkan dapat meredakan ketegangan yang ada.
Gencatan senjata ini resmi berlaku pada pukul 24:00 waktu setempat pada hari Senin. Namun, dengan adanya tuduhan pelanggaran ini, situasi di Phu Makua menjadi semakin kompleks. Ritcha Suksuwanon menyatakan, "Kami sangat prihatin dengan situasi ini dan berharap Kamboja dapat menghormati kesepakatan yang telah dibuat."
Ketegangan antara Kamboja dan Thailand bukanlah hal baru. Kedua negara memiliki sejarah panjang konflik di beberapa area perbatasan. Namun, dengan adanya usaha diplomasi dari Malaysia, banyak yang berharap bahwa gencatan senjata ini dapat membawa perdamaian yang lebih langgeng.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan harapannya agar kedua negara dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai dan menghindari korban jiwa lebih lanjut. "Kami ingin melihat kedua belah pihak saling menghormati kesepakatan yang telah dibuat demi keamanan dan stabilitas di kawasan ini," ujarnya.
Dengan situasi yang terus berkembang, banyak yang berharap bahwa upaya diplomasi dapat membuahkan hasil dan menghindari terjadinya konflik lebih lanjut. Pihak internasional juga mengawasi perkembangan ini dengan seksama, mengingat pentingnya stabilitas di wilayah Asia Tenggara.
Thailand Kamboja gencatan senjata pertempuran Anwar Ibrahim