Jakarta, 2 Agustus 2025 - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sedang dalam proses penyusunan oleh pemerintah, namun banyak kalangan merasa khawatir terhadap dampak dari undang-undang ini. Proses penyusunannya dikebut tanpa melibatkan partisipasi publik, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di masyarakat.
RKUHAP ini dianggap berpotensi menindas rakyat, terutama dalam konteks ekstraktivisme, seperti pertambangan. Banyak pihak berpendapat bahwa undang-undang ini seharusnya menegakkan keadilan, namun kenyataannya justru bisa menjadi alat untuk melawan perjuangan masyarakat yang berhadapan dengan industri ekstraktif.
Dalam RKUHAP ini, terdapat setidaknya sembilan pasal yang dianggap bermasalah. Pasal-pasal ini berpotensi memudahkan aparat untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat yang mempertahankan hak-haknya. Terutama bagi mereka yang berada di daerah tambang, di mana banyak konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang terjadi.
Menurut beberapa aktivis, jika RKUHAP ini disahkan tanpa revisi, maka akan semakin sulit bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka khawatir kebijakan ini akan menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara masyarakat yang terkena dampak justru semakin terpinggirkan.
Seiring dengan perkembangan ini, banyak organisasi masyarakat sipil menyerukan untuk menolak RKUHAP dalam bentuknya yang sekarang. Mereka meminta agar pemerintah dan legislatif lebih terbuka dalam proses penyusunan undang-undang ini dan melibatkan masyarakat dalam diskusi serta pengambilan keputusan.
RKUHAP ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks keadilan sosial. Masyarakat berharap agar undang-undang ini tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga melindungi kepentingan rakyat banyak. Dengan situasi ini, suara masyarakat harus didengar dan diperhatikan oleh para pembuat kebijakan.
Dengan segala kekhawatiran ini, masyarakat kini bersatu untuk menolak RKUHAP yang dianggap dapat merugikan mereka. Mereka berharap ada perubahan yang lebih baik dalam penyusunan undang-undang ini.
RKUHAP hukum masyarakat ekstraktif tambang keadilan