Pada hari Kamis, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani sebuah perintah eksekutif yang memerintahkan regulator keuangan untuk menyelidiki tuduhan bahwa bank-bank di AS menolak melayani pelanggan berdasarkan latar belakang politik atau agama mereka. Perintah ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa beberapa bank melakukan diskriminasi secara tidak adil.
Dalam perintah tersebut, Trump menuduh regulator bank federal telah terlibat dalam kampanye diskriminasi yang tidak sah dengan menggunakan kekuasaan mereka untuk mengawasi dan memengaruhi bank agar melakukan praktik yang tidak adil. Ia menyatakan bahwa praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip kebebasan dan keadilan dalam masyarakat.
Perintah ini mengharuskan regulator keuangan melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus diskriminasi yang diduga terjadi. Jika ditemukan bukti bahwa bank melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang politik atau agama, regulator akan memberikan sanksi berupa denda, perintah menghentikan praktik tersebut, dan tindakan disipliner lainnya.
Selain itu, untuk mencegah terulangnya diskriminasi di masa depan, perintah ini juga melarang bank mempertimbangkan "risiko reputasi" saat menilai permohonan dari calon nasabah. Sebelumnya, tiga lembaga pengawas utama di AS, yaitu Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), dan Office of the Comptroller of the Currency (OCC), telah menghapus faktor risiko reputasi dari proses pemeriksaan mereka.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh pendukung Trump sejak ia kembali menjabat untuk memberantas praktik diskriminasi yang diduga dilakukan oleh bank-bank di AS. Perintah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa layanan perbankan diberikan secara adil tanpa memandang latar belakang politik maupun agama pelanggan.
Trump bank diskriminasi politik agama regulator Amerika Serikat